SPMB Bekasi Kembali Disorot, Pemuda ICMI Ungkap Sejumlah Error yang Bikin Orang Tua Panik

Foto: H. Imamuddin, Ketua Pemuda ICMI Kota Bekasi

Bekasi, Pers Marhalah ‘Ulya

Pemuda ICMI Kota Bekasi menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran baru ini.

Meski Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah berupaya melakukan digitalisasi, platform tersebut dinilai masih menyisakan berbagai persoalan teknis di lapangan yang berpotensi merugikan hak akses pendidikan bagi masyarakat.

Baca Juga:

Regenerasi Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi, Pemuda ICMI Mendorong Peningkatan Layanan Digital serta Program Beasiswa

Muhsin Ali Mabrur: Diskusi Bukan Budaya Orang Bekasi? Justru Rembuk Itu Kearifan Lokal Kita!

Ketua Pemuda ICMI Kota Bekasi, H. Imamuddin, menyatakan bahwa langkah integrasi sistem berbasis web, aplikasi seluler, serta verifikasi kependudukan real-time yang diluncurkan pemerintah kota patut diapresiasi secara konseptual. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi teknologi yang tidak matang justru menciptakan hambatan baru (barikade digital) bagi orang tua murid.

"Niatnya menyederhanakan, tetapi jika sistem belum siap menampung beban massal, digitalisasi ini justru menyulitkan dan memicu kepanikan di kalangan orang tua," ujar H. Imamuddin saat ditemui di Bekasi, Minggu (07/06/2026).

Sorotan Kelemahan Sistem dan Indikasi Error

Berdasarkan hasil pemantauan tim internal ICMI Muda Kota Bekasi, H. Imamuddin membeberkan sejumlah kelemahan krusial dan indikasi error pada sistem SPMB tahun ini yang perlu segera dievaluasi:

Masalah Kronis Geotagging (Jalur Zonasi)

Di tahun sebelumnya, kelemahan paling fatal yang ditemukan adalah ketidakakuratan penentuan titik koordinat (geolocation) pada platform pendaftaran. Banyak ditemukan kasus di mana titik rumah riil pendaftar meleset jauh dari alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK).

"Ini sangat sensitif karena jalur zonasi bergantung pada jarak. Kalau sistem salah membaca titik hingga ratusan meter atau bahkan hitungan kilometer, anak yang rumahnya di depan sekolah pun bisa tereliminasi secara tidak adil," tegas Imamuddin.

Dilema Sinkronisasi Data Dukcapil

Sistem verifikasi otomatis dengan basis data kependudukan dinilai belum sepenuhnya sinkron secara real-time. Orang tua murid yang baru melakukan pembaruan KK dalam setahun terakhir kerap mendapati NIK anak mereka tidak terbaca oleh sistem, sehingga proses pendaftaran mandiri langsung terhenti di tahap awal.

Infrastruktur Server Lemah (Connection Timeout)

Pada jam-jam sibuk, terjadi penumpukan akses simultan (bottleneck) yang mengakibatkan perlambatan server yang parah. Akibat high latency ini, orang tua murid sering mengalami eror gagal unggah dokumen, atau mendapati situs web sama sekali tidak merespons (timeout).

Masukan dan Rekomendasi Pemuda ICMI Kota Bekasi

Menyikapi berbagai kendala tersebut, H. Imamuddin atas nama Pemuda ICMI Kota Bekasi memberikan beberapa masukan konkret kepada Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bekasi:

Audit dan Upgrade Kapasitas Server: Pemkot Bekasi harus memastikan infrastruktur server memiliki kapasitas bandwidth yang memadai agar mampu menangani lonjakan trafik saat ribuan warga mengakses sistem secara bersamaan di hari pertama pendaftaran.

Penyederhanaan Kompresi File Dokumen: Sistem pengunggahan berkas pada aplikasi seluler harus dibuat lebih ramah pengguna (user-friendly), dilengkapi fitur kompresi otomatis agar warga tidak perlu kebingungan mengecilkan ukuran file secara manual.

Transparansi dan Penguatan Posko Sekolah: Akses bantuan di posko-posko sekolah harus diperkuat. Jika sistem mandiri eror, operator di tingkat sekolah harus dibekali dasbor khusus yang stabil untuk menginput data warga secara manual tanpa birokrasi yang rumit.

"Pendidikan adalah hak dasar setiap anak Bekasi. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena sistem web yang eror atau server down. Pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi total dan menyiapkan mitigasi darurat agar kegaduhan tahunan ini tidak terus berulang," punggah H. Imamuddin, menutup pernyataannya.